Perkembangan teknologi yang diklaim dapat memberdayakan kelompok-kelompok terpinggirkan dan menciptakan kesetaraan nyatanya tidak berjalan. Perkembangan teknologi malah memperdalam jurang kesenjangan.

Foto: Dan Cristian P. via pexels.com.

This article will illustrate and compare how digital lending platforms operate in Indonesia and Nigeria. It will also look into what factors led to the general popularity of these lending apps, what potential risks and problems exist for loan app users and what current efforts are being done by both governments to protect their respective citizens from predatory digital lending platforms.

Foto: Karolina Grabowska via pexels.com.

"...saya ingin pemerintah desa berdaulat atas datanya sendiri. Saya berharap mereka bisa memiliki, bisa mengelola, dan bisa memberikan kepada pihak kabupaten. Selama ini, teman-teman di desa hanya menjadi “subjek penderita” karena terlalu sering disuruh-suruh oleh pemda. Mereka diminta untuk mengumpulkan data, sampai meng-entry ke sistem, tapi tidak diberi kesempatan untuk memanfaatkannya."

Berbagai upaya fundraising dengan skema kemandirian ini memang kesannya sangat memberatkan para pegiat LSM. Berat memang bagi para pekerja sosial yang telah terbiasa menerima dana hibah, namun kemudian dipaksa untuk mencari uang sendiri. Semakin berat lagi, karena skema ini mengharuskan para pegiat LSM melihat dan berpikir dari dua sudut pandang. Di satu sisi, LSM harus merancang program-program pemberdayaan, keberlanjutan, atau keadilan sosial bagi masyarakat. Di sisi lain, mereka juga harus mulai memikirkan soal bagaimana cara menghasilkan uang yang akan dipakai untuk menjalankan program-program sosial yang telah dirancang itu.

Foto: Image by macrovector via Freepik

Sejauh ini pemerintah dan swasta kerap menjadi tersangka utama dalam kasus-kasus pelanggaran dan kebocoran data pribadi. Padahal, aturan pelindungan data dan privasi melekat pada setiap individu maupun kelompok yang melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pemrosesan data pribadi, termasuk organisasi masyarakat sipil atau OMS. Sebagai entitas yang bergerak dalam urusan publik, OMS sepatutnya memperhatikan aspek PDP dalam setiap kerja yang melibatkan aktivitas pemrosesan data pribadi, terlebih ketika UU PDP sudah berlaku efektif.

Foto: AbsolutVisio via Unsplash

Implementasi PDP yang menyeluruh memerlukan waktu panjang, mengingat berbagai penyesuaian yang perlu dilakukan berbagai pelaku pemrosesan data dan pembangunan kultur PDP di tengah masyarakat. Dalam proses transisi ini, di samping menyiapkan kebijakan, prosedur, dan infrastruktur untuk mendukung kepatuhan terhadap UU PDP, edukasi kepada pengendali, pemroses, dan subjek data pribadi krusial untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya PDP dan tanggung jawab masing-masing aktor dalam mewujudkannya. Dokumen ini merupakan catatan kritis terhadap UU PDP yang baru saja disahkan pada September 2022 lalu.

Foto: Claudio Schwar via Unsplash

Meskipun jumlah dan model serangan digital terhadap jurnalis, aktivis, dan pembela hak asasi manusia (HAM) lain di Indonesia semakin meningkat, tetapi di sisi lain, kapasitas korban di bidang keamanan digital justru masih rendah. Untuk itu, perlu ada peningkatan kapasitas dengan melibatkan mereka dalam program. Artikel ini merupakan laporan FGD yang diselenggarakan oleh SAFEnet pada Juli 2022. Laporan ini menunjukkan betapa pentingnya penguatan kapasitas organisasi dan aktivis masyarakat sipil dalam hal keamanan digital.

Foto: Tima Miroshnichenko via Pexels.com

Keterampilan memilih sarana yang tepat untuk berbagi masalah menuntut tingkat kedewasaan. Sebagian memilih untuk menyimpan, dan sebagian memilih untuk membagikannya pada publik pada taraf yang bisa dibilang “berlebihan”. Perilaku berbagi secara berlebihan ini disebut sebagai oversharing. Seorang oversharer bukan tidak tahu bagaimana cara menjaga privasi mereka atau merahasiakan pikiran mereka. Mereka tahu tapi memilih untuk melanggarnya. Esai Isma Swastiningrum yang dimuat di Remotivi ini mengulas tentang fenomena berbagi yang berlebihan di media sosial.

Foto: Remotivi

One of the interesting things in this report is the forum gave critics of Jakarta-centric digital rights issues. For instance, in the work surrounding OGBV and digital security issues, too little attention is paid to the initiatives of collectives and smaller CSOs operating outside Jakarta. This tends to omit a deeper awareness and understanding of the lived realities of people outside this ‘Jakarta bubble’, affecting how relevant or impactful certain interventions and initiatives can be. During the Indonesia Digital Rights Forum held by EngageMedia and SAFEnet last November 24 and 25, participants stressed the need for multi-stakeholder and intersectoral collaboration and providing adequate support for activists to address these shared challenges.

Foto: EngageMedia