Srimulyani Ungkap Jokowi Setujui Kenaikan Signifikan Utang Luar Negeri untuk Kemenhan

"Jadi, terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar USD ke 25 miliar USD. Itu yang kemarin disepakati."

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hasil penting dari pertemuan antara dirinya, Presiden Jokowi, dan Prabowo Subianto di Istana Bogor, Selasa (28/11/2023).

Srimulyani mengungkapkan pertemuan tersebut membahas tentang alokasi anggaran pertahanan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, dibahas detail mengenai belanja alutsista, yang sebagian besar bersumber dari pinjaman luar negeri.

"Pertemuan kemarin dengan Menteri Pertahanan itu sebetulnya untuk membahas mengenai belanja dari alutsista, terutama yang berasal dari pinjaman luar negeri," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Rabu (30/11/2023).

Ia juga menjelaskan bahwa anggaran Kementerian Pertahanan, yang dicatat dalam DIPA, sejalan dengan kementerian lain. Namun, untuk Kementerian Pertahanan, ada alokasi signifikan dari pinjaman luar negeri, yang telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Sri Mulyani membeberkan bahwa pada awalnya, alokasi anggaran untuk periode 2020-2024 ditetapkan sebesar 20,75 miliar USD.

"Waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden, yaitu 20,75 miliar USD untuk periode 2020-2024," tambahnya.

Namun, karena adanya perubahan kebijakan, anggaran untuk tahun 2024 dinaikkan menjadi 25 miliar USD, menandai kenaikan yang signifikan.

"Jadi, terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar USD ke 25 miliar USD. Itu yang kemarin disepakati," ungkap Srimulyani.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan menginformasikan bahwa untuk jangka panjang, hingga tahun 2034, anggaran akan tetap disesuaikan sesuai dengan rencana strategis (Renstra).

"Sementara, untuk sampai dengan tahun 2034, yaitu tiga Renstra, tetap disesuaikan. Sesuai dengan keputusan Bapak Presiden sebelumnya, yaitu 55 miliar USD yang akan digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri selama tiga Renstra," tutup Sri Mulyani.

Peningkatan alokasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia untuk periode 2024 hingga 2034.