Edisi ke-81, Desember 2023
 
Kombinasi
Kombinasi adalah terbitan berkala Combine Resource Institution (CRI) sebagai media untuk menyebarkan gagasan, inspirasi, serta pengetahuan tentang pengelolaan informasi dan sumber daya berbasis komunitas. Edisi pertama Majalah Kombinasi terbit pada April 2001. Sejak 2018, majalah ini terbit dua kali dalam setahun dengan format elektronik. Sejak 2020, majalah ini dialihmediumkan ke dalam format surel berlangganan yang terbit dua kali dalam setahun.
 
Momentum Penuh Pelindungan Data Berkeadilan
 
 

Halo Kawan-Kawan yang Baik,

Menjelang 2023 yang hendak usai, kami ingin kembali bercengkerama dengan Kawan-kawan sekalian melalui Nawala ke-81 ini. Dua belas bulan sudah kita lalui dengan penuh kekuatan dan keberanian. Kini saatnya kita memutar kembali memori-memori baik yang hadir, menemui beragam jejak solidaritas yang telah kita wujudkan bersama, sembari berefleksi atas peristiwa-peristiwa yang telah terjadi menuju pengujung tahun ini. Kami mengompilasikan beberapa artikel utama dari website kami, serta merekomendasikan rangkaian artikel pilihan yang bisa Kawan-kawan simak.

Tahun ini merupakan momentum penuh bagi kami dalam mengadvokasi keadilan data bagi semua kalangan. Beragam kegiatan dengan ragam partisipan dilaksanakan selama paruh kedua di tahun ini. Pada kegiatan di tingkat regional Asia Pasifik, terdapat gelaran APrIGF yang bisa Kawan-kawan ikuti melalui Catatan Perjalanan APrIGF 2023 dan Langkah Panjang Menuju Keadilan Data. Sementara upaya pewujudan satu data di tingkat kabupaten, bisa Kawan-kawan tengok melalui Kunjungan Belajar Kabupaten Buleleng Bali ke Yogyakarta dalam Menguatkan Peran Walidata.

 

Pelindungan Data Pribadi (PDP) juga merupakan fokus penting yang tengah disuarakan, sebab PDP tak bisa dilepaskan dari upaya memperjuangkan hak asasi manusia. Beragam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) se-Indonesia telah melakukannya melalui Rangkai Jejak Pelatihan Pelindungan Data Pribadi untuk Organisasi Masyarakat Sipil.

Moderasi konten publik juga kian penting untuk diperhatikan. Relevansi wacana di media dengan ragam kelompok tertentu maupun implikasi disinformasi yang kian masif, dapat ditinjau melalui The Impact of Instagram Graphics on Generation Z Attitudes Towards Social and Political Issues dan AI dalam Kampanye Pemilu 2024: Akankah Memperparah Penyebaran Hoaks?. Isu ini erat pula kaitannya dengan penindasan patriarki dan seksisme, termasuk di ruang-ruang digital. Gugatan atas ketimpangan yang terus terjadi ini, salah satunya disuarakan melalui artikel Menuntut Pertanggungjawaban Platform untuk Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual.

Kabar duka tetap tak terelakkan, salah satunya datang pada awal Desember ini. Namun semangat perlawanan tetap mekar menggelora. Ihwal tersebut ditunjukkan melalui Global Coalition Calls Indonesia Government to Stand with Its People and Honor Freedom of Expression in Revising the Electronic Information and Transaction Law.

Meski regulasi yang ada berulang kali mengecewakan. Namun harapan-harapan baik terus tumbuh dengan sama besarnya. Upaya-upaya menggembirakan hingga rangkaian solidaritas kolektif antarwarga tetap ada dan menganak-pinak. Pada level nasional, Kawan-kawan dapat menyimak Optimalkan Program Pembangunan: Lokakarya Finalisasi Peta Jalan Satu Data di Kabupaten Buleleng. Sementara pada wilayah internasional, Kumpulan gagasan dari Asia Pacific Regional Internet Governance Forum Brisbane 2023: Synthesis Document bisa jadi pemantik semangat.

Pada momentum refleksi akhir tahun ini, jangan lupa sediakan pula ruang untuk mengapresiasi diri. Terima kasih atas perjuangan yang tak henti Kawan-kawan upayakan sepanjang 2023 ini. Terima kasih telah memenuhi 2023 dengan ribuan langkah berasas keadilan. Semoga kebaikan menerus memeluk perjuangan kita di tahun mendatang!

 

Akhir kata, selamat membaca dan selamat tahun baru 2024!

 

Salam hangat,



Redaksi Combine Resource Institution

 
Artikel Utama
 
 

Catatan Perjalanan APrIGF 2023 dan Langkah Panjang Menuju Keadilan Data

 
Catatan Perjalanan APrIGF 2023 dan Langkah Panjang Menuju Keadilan Data
Himas Nur
 

Pada gelaran Asia Pacific Regional Internet Governance Forum (APrIGF) 2023 di Brisane, Australia, Combine berkesempatan menjadi pembicara dalam dua forum utama; Showcase dan Panel Discussion. Pada sesi Showcase, Combine menyajikan studi kasus penerapan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai Public Data Trusts (PDTs). Model ini mengeksplorasi asas kolaborasi yang dapat dijalankan antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil. Sementara pada sesi Panel Discussion, Combine memantik diskusi perihal Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, implikasinya terhadap Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), implementasi, serta rangkaian dampak yang mengekori.

 

Foto: Dokumentasi Combine

 
 
 
 
Kunjungan Belajar Kabupaten Buleleng Bali ke Yogyakarta dalam Menguatkan Peran Walidata
 
Kunjungan Belajar Kabupaten Buleleng Bali ke Yogyakarta dalam Menguatkan Peran Walidata
Himas Nur
 

Konsistensi perwujudan Satu Data Indonesia (SDI) melalui kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mesti terus diupayakan. Berbagai proses telah dijalankan guna mewujudkan efektivitas tata kelola satu data, salah satunya melalui penguatan peran walidata di tingkat kabupaten. Buleleng Bali adalah salah satu wilayah yang dengan tekun meneruskan ikhtiar baik tersebut. Combine mendukung inisiatif Kabupaten Buleleng untuk berkunjung ke Yogyakarta. Ihwal ini dimaksudkan sebagai ruang belajar dengan dialog tatap muka dalam menggali praktik baik mengenai penerapan Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya dan Sistem Informasi Kabupaten (SIKAB).

 

Foto: Dokumentasi Combine

 
 
 
 
Memetakan Inisiatif Satu Data Indonesia di D.I. Yogyakarta
 
Rangkai Jejak Pelatihan Pelindungan Data Pribadi untuk Organisasi Masyarakat Sipil
Himas Nur
 
Rangkaian “Pelatihan Pelindungan Data Pribadi untuk Organisasi Masyarakat Sipil” usai digelar. Sejak September hingga November 2023, Combine telah mengadvokasi wacana PDP dengan mengadakan pelatihan intensif dan melibatkan total 102 peserta dari 51 OMS yang tersebar di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Pelbagai langkah mulai dari meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab, mengidentifikasi ancaman, menganalisis risiko, memperkuat kapasitas dan jejaring lintas aktor, menangani insiden dengan tepat, hingga melembagakan SOP PDP menjadi bekal yang para peserta bawa untuk diterapkan di OMS masing-masing. Pelbagai praktik baik hingga semangat menciptakan iklim yang aman, adil, dan inklusif juga kian tercipta dan terawat.
Foto: Dokumentasi Combine
 
 
 
The Impact of Instagram Graphics on Generation Z Attitudes Towards Social and Political Issues
 
The Impact of Instagram Graphics on Generation Z Attitudes Towards Social and Political Issues
Irene Kim
 

It's become common knowledge that Instagram may now be used as a platform for activism, resistance, and a space to speak out on the socio-political context around us. The existence of prior content has the power to inspire behavioral, ideological, and even collective movements. Also, the impact of Instagram could resonate with the lives of Generation Z, who are supposed to have a more advanced technological experience and be aware of the most recent social issues.

 

Foto: Irene Kim

 
 
 
Artikel Pilihan
 
 
DRAPAC23 Public Outcomes Report: Advancing Digital Rights in the Asia-Pacific region - EngageMedia
 
AI dalam Kampanye Pemilu 2024: Akankah Memperparah Penyebaran Hoaks? – The Conversation
The Conversation
 

Proyek Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kini tengah memasuki masa kampanye. Pada saat ini pulalah penyebaran berita palsu (hoaks) kian masif terjadi. Maraknya penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) diduga kian memperparah pemberitaan hoaks dan penyebaran dis/misinformasi. Begitu pula dengan formula algoritma media sosial yang mendukung amplifikasi konten-koten hoaks tersebut. Maka dari itu, perlu regulasi yang serius dari pemerintah guna mengatur penggunaan AI serta penanganan yang tepat bagi para penyebar hoaks.

 

Foto: The Conversation

 
 
 
 
Menuntut Pertanggungjawaban Platform untuk Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual – Magdalene.co
 
Menuntut Pertanggungjawaban Platform untuk Penyebaran Konten Intim Non-Konsensual – Magdalene.co
Magdalene.co
 

Penyebaran konten intim non-konsensual (non-consensual dissemination of intimate images/NCII) merupakan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) ketiga terbanyak setelah ancaman penyebaran konten intim dan online grooming (Komnas Perempuan, 2021). Namun platform media sosial masih gagap dalam menangani dan memoderasi konten yang ada. Indonesia juga belum memiliki regulasi yang berpihak pada korban. Penyebaran konten intim non-konsensual masih berpatokan pada UU Pornografi di mana korban justru dijatuhi hukuman sebagai pelaku pembuatan/penyebaran konten.

 

Foto: Magdalene.co

 
 
 
 
Global Coalition Calls Indonesia Government to Stand with Its People and Honor Freedom of Expression in Revising the Electronic Information and Transaction Law - SAFEnet
 
Global Coalition Calls Indonesia Government to Stand with Its People and Honor Freedom of Expression in Revising the Electronic Information and Transaction Law - SAFEnet
SAFEnet
 

The Indonesian House of Representatives officially passed the second revision of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) in a plenary meeting on Tuesday, December 5, 2023. The sudden ratification has drawn a lot of criticism because the discussion of this revision was not transparent. Global Coalition, comprising diverse Civil Society Organizations (CSOs) and Non-Governmental Organizations (NGOs), unreservedly demands the Indonesian Government to redress several problematic articles within the second draft amendment. These articles, including but not limited to those concerning defamation, hate speech, and false news, have systematically hindered the fundamental right to freedom of expression and have silenced advocates for human rights.

 

Foto: SAFEnet

 
 
 
 
Optimalkan Program Pembangunan: Lokakarya Finalisasi Peta Jalan Satu Data di Kabupaten Buleleng – Dinas Kominfosanti Buleleng Bali
 
Optimalkan Program Pembangunan: Lokakarya Finalisasi Peta Jalan Satu Data di Kabupaten Buleleng – Dinas Kominfosanti Buleleng Bali
Kominfosanti Buleleng Bali
 
Proses penguatan peran walidata di Kabupaten Buleleng Bali masuk pada tahap finalisasi peta jalan satu data. Pelbagai elemen kunci pemerintah kabupaten dan desa berkumpul bersama guna merumuskan perencanaan yang akurat. Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng telah mengimbau para operator desa untuk secara rutin melakukan validasi data. Pihaknya juga menjelaskan bahwa tidak diperkenankan terdapat bila terdapat data desa yang tak akurat, sebab hal tersebut akan menghambat ketepatan sasaran program pembangunan.

Foto: Kominfosanti Buleleng Bali

 
 
 
Asia Pacific Regional Internet Governance Forum Brisbane 2023: Synthesis Document – APrIGF Asia
 
Asia Pacific Regional Internet Governance Forum Brisbane 2023: Synthesis Document – APrIGF Asia
APrIGF Asia
 

This publication is a Synthesis Document on the Asia Pacific Regional Internet Governance Forum 2023 (APrIGF 2023) that was held from 29-31 August in a hybrid format — virtually, and physically in Brisbane, Australia. The overarching theme for APrIGF 2023 was “Emerging Technologies - Is Asia Pacific Ready for the Next Phase of the Interne?” This Synthesis Document aims to document items of common interest relevant to Internet Governance in the Asia Pacific region and has developed into one of the highlight innovations of the APrIGF and inspired other national and regional initiatives to develop their own processes.

 

Foto: APrIGF Asia

 
 
 
 
 

Combine Resource Institution
Jl. KH. Ali Maksum No.183, Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta - 55188
Email : [email protected] | Tel. / Fax +62-274-411123 | WA/SMS (+62)818-0438-9000

    

 

 


powered by phpList 3.5.5, © phpList ltd